LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Petani di Lombok Timur (Lotim) saat ini mendapat angin segar dari Pemerintah Daerah (Pe...
LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Petani di Lombok Timur (Lotim) saat ini mendapat angin segar dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim, dikarenakan pada tahun 2024 ini, Pemda mendapatkan tambahan kouta pupuk subsidi yang cukup banyak.
Tambahan pupuk subsidi yang diterima Lotim dua kali lipat dari jumlah kuota pupuk subsidi yang diterima tahun 2023 lalu.
Dimana, tahun 2023 lalu kuota pupuk subsidi Lotim untuk urea sebesar 17.648 ton, NPK 12.700 ton dan NPK Formula khusus 7 ton.
Tahun ini bertambah menjadi urea 30.137 ton, NPK 27.224 ton dan NPK formula khusus 51 ton. Selain Urea dan NPK Lotim juga mendapatkan kouta pupuk organik sejumlah 4.680 ton.
"Insya Allah musim tanam ini sudah mulai didistribusikan, sehingga petani bisa memanfaatkanya," ucap Kepala Dinas Pertanian Sahri, Senin, (20/5/2024).
Sahri menjamin dengan meningkatnya kouta pupuk subsidi ini tidak ada lagi kelangkaan atau harga tinggi yang selalu dikeluhkan petani setiap memasuki musim tanam. Karena dengan tambahan ini, kebutuhan pupuk petani sudah tercukupi.
"Tidak ada isitilah pupuk langka sekarang, karena itu tugas kita semua untuk mengawasi pendistribusian pupuk ini, dari PI ke distributor, distributor ke pengencer dan pengecer ke petani sehingga tidak ada markup harga," tegas Sahri.
Meskipun mendapatkan tambahan kuota pupuk subsidi, petani tetap pesimis terkait persoalan harga, karena pupuk tersebut tetap ditebus jauh lebih tinggi dari HET. Padahal setiap petani sudah mendapatkan jatah pupuk sesuai dengan yang tercantum pada RDKK.
"HET Urea Rp2.250 perkilogram, dimusim tanam padi kita tebus dipengecer dengan harga Rp4000-5000 perkilogram, kalo sekarang dimusim tanam kedua ini harga lebih mahal lagi mencapai Rp6000 perkilogram tiga kali lipat dari harga HET. Ini mungkin karena masuk musim tanam tembakau juga," ungkap Ruhaili petani asal desa Kabar Kecamatan Sakra Lotim.
Pria yang akrab disapa Ruhel itu berharap, pemerintah memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk ke petani. Selain itu menindak dan mencabut izin pengecer yang menjual harga pupuk subsidi di atas HET.
"Ini tidak ada pengawasan serius dari pemerintah, padahal nyata-nyata pengecer menjual dengan harga jauh di atas HET," pungkasnya.
Penulis : Ril
.jpeg)
COMMENTS