KAMPAR (RIAU), KOMPASPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Kampar, Repol menghadiri secara langsung Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingka...
KAMPAR (RIAU), KOMPASPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Kampar, Repol menghadiri secara langsung Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Kampar yang dipusatkan di Gedung Balai Bupati Kampar, Bangkinang, Jumat (1/3/2024).
Pada kesempatan ini, Repol juga memaparkan apa saja yang menjadi program-program DPRD Kabupaten Kampar yang sudah dilaksanakan dan apa saja program yang menjadi pokok pikiran yang sudah terlaksana melalui koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Ia menilai masih terdapat berbagai program-program pembangunan lainnya yang harus digesa. Salah satunya adalah infrastruktur pendidikan di beberapa Kecamatan yang harusnya dapat segera digesa.
"Seperti kecukupan ruang kelas belajar bagi para peserta didik, terutama peserta didik yang berada di wilayah terpencil," ujarnya.
Selain itu, Repol berharap seluruh masukan yang sudah didiskusikan dapat tertampung dan terealisasikan pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2025.
"Dimana musrenbang ini tidak hanya sebentuk seremonial saja, namun juga dapat mendorong pembangunan di Kabupaten Kampar, terutama agar bagaimana pembangunan di Kabupaten Kampar dapat berjalan dengan maksimal," ujarnya.
Ia mengatakan salah satunya untuk mendorong peningkatan ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat, sehingga mendorong peluang investasi di Kabupaten Kampar lebih terbuka.
"Untuk mendorong seluruh program dapat terlaksana dengan baik di tahun 2025 mendatang, maka sangat dibutuhkan koordinasi antar seluruh pihak," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan (Bapeda)Daerah Kabupaten Kampar, Yusdiyen Hadinata menegaskan, melalui Musrenbang yang digelar seluruh usulan yang sudah ditampung dari masyarakat nantinya akan dibahas secara menyeluruh.
Sejauh ini, Bapeda Kampar mengaku sudah mendata apa saja yang menjadi prioritas usulan pembangunan yang nantinya akan dibahas pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten.
"Hal ini nantinya juga diselaraskan dengan kondisi keuangan daerah, serta kepada seluruh unsur kecamatan maupun organisasi perangkat daerah yang terlibat untuk dapat memaksimalkan kegiatan ini," tukasnya. (ADV)
Penulis : Canggih
.jpeg)
COMMENTS