PJ Bupati Lotim Tegaskan Satpol-PP Jaga Netralitas Pemilu

LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM -  Seluruh anggota Satpol PP Lombok Timur diminta menjaga kewibawaan negara terkait pelaks...

LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Seluruh anggota Satpol PP Lombok Timur diminta menjaga kewibawaan negara terkait pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang serta, tegak lurus menjaga netralitas.  

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik saat menjadi inspektur pada apel gabungan, Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) yang dilaksanakan di Taman Rinjani Selong, Selasa, (12/12/2023).

Dikatakannya, Satpol PP memiliki peran strategis menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai bagian dari upaya menjaga wibawa pemerintah, dan juga dalam memelihara ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat. 

"Satpol PP saat ini sedang menghadapi tantangan tidak hanya digitalisasi, tetapi juga dinamika masyarakat yang terus berkembang," ucapnya.

Karena itu ia Juaini meminta, agar seluruh anggota Satpol PP harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya namun yang tepenting juga anggota harus bisa menjaga kesatuan, setiap anggota diharapkan mampu saling mengawasi dan mengingatkan sehingga tidak ada anggota yang menjadi sumber masalah.

Ia juga meminta komitmen Satpol PP untuk memantapkan potensi dan pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pada tahun 2024 mendatang, 

“Bahu-membahu memastikan PAD lebih baik sehingga pelayanan kepada masyarakat juga lebih baik,” harapnya.

Menyusul disahkannya undang-undang nomer 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN) yang melarang adanya rekrutmen pegawai non ASN maka Pj. Bupati meminta Kasat Pol PP untuk mendayagunakan seluruh anggota yang ada sembari menunggu peraturan pemerintah atas undang-undang ASN tersebut.

Diawali dengan pemeriksaan pasukan, apel gabungan Satpol PP ditutup penyerahan penghargaan stayalencana karya satya kepada tiga orang anggota Satpol PP dengan masa kerja 20 tahun. Selain itu dilakukan pula pelepasan salah satu anggota yang purna tugas.

Penulis : Ril