Marak Baliho Bacaleg Langgar Aturan Pemilu, Bawaslu Kampar Diduga Lakukan Pembiaran

Beberapa Baliho Bacaleg di sepanjang jalan Pekanbaru-Bangkinang, dan masih banyak lagi Baliho Bacaleg lainnya di sepanjang-jalan Pekanbaru-B...

Beberapa Baliho Bacaleg di sepanjang jalan Pekanbaru-Bangkinang, dan masih banyak lagi Baliho Bacaleg lainnya di sepanjang-jalan Pekanbaru-Bangkinang hingga di jalan-jalan desa di Kabupaten Kampar

KAMPAR (RIAU), KOMPASPOS.COM - Belum memasuki masa Kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK) sudah marak bertebaran di sepanjang jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang, hingga di sepanjang jalan-jalan desa di wilayah kabupaten Kampar.

Hampir di setiap jalan desa hingga di jalan lintas di wilayah kabupaten Kampar bertebaran spanduk/baliho Bacaleg DPRD Kabupaten, Bacaleg DPRD Provinsi, Hingga Bacaleg DPR RI.

Untuk diketahui, masa Kampanye baru dimulai pada tanggal 28 November 2023 Hingga 10 Februari 2024. Ada konsekuensi pidana bagi pihak yang melanggar larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu.

Dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, konsekuensi pidana tersebut bisa berupa denda hingga kurungan penjara.

Ironisnya, Bawaslu Kabupaten Kampar hingga Panwascam diduga melakukan pembiaran terkait maraknya Alat Peraga Kampanye yang jelas-jelas melanggar aturan pemilu Kampanye diluar Jadwal.

Menyikapi dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal ini, Ketua Panwascam Kecamatan Kampar, Herizal saat dikonfirmasi, Senin, (9/10/23), mengatakan bahwa pihaknya (Panwascam Kampar, red) telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten terkait sikap yang akan diambil.

"Untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK), kami masih menunggu arahan dari Bawaslu Kabupaten Kampar," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Syawir Abdullah, S.H, saat dikonfirmasi via seluler hingga WhatsApp tidak memberikan tanggapan.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Bawaslu Kampar belum memberikan tanggapan terkait maraknya APK yang melanggar aturan Pemilu.

Penulis : Canggih