LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Pengetatan kembali protokol kesehatan menjadi salah satu penekanan Bupati Lombok Timur,...
LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Pengetatan kembali protokol kesehatan menjadi salah satu penekanan Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy.
Pengetatan tersebut terkait meningkatnya kasus aktif covid-19 di Lombok Timur saat ini. Berdasarkan rilis Satgas Covid-19 saat ini terdapat 32 kasus aktif Covid-19 dengan sebaran di 29 desa.
Bupati menjelaskan kepada seluruh Kepala Desa, Camat, pimpinan OPD, dan operator SIKS-NG Desa/ Kelurahan berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) no. 7 tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 Lombok Timur dan 8 kabupaten/ kota di NTB masuk dalam PPKM level 1. Di NTB hanya Kabupaten Sumbawa yang berada di level dua. Terkait hal itu Bupati mengingatkan pentingnya testing, tracing, dan treatment (3T). Merujuk Inmendagri tersebut target testing Lombok Timur adalah 179 orang per hari. Bupati melihat jumlah tersebut dapat dilampaui karena Lombok Timur berhasil melakukan tes kepada 185 orang.
Sementara itu Inmendagri nomor 08 tahun 2022, tanggal 4 Februari mengingatkan untuk mengaktifkan kembali Posko Penanganan Covid 19, termasuk posko utama di Pendopo. Bupati meminta agar pengawasan protokol kesehatan kembali diperketat, tentunya tetap mengedepankan rasa kemanusiaan.
Masih terkait penyebaran covid-19, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati menyinggung surat edaran Mendikbud Ristek no. 2 tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022. Bupati meminta agar mengatur kembali pembelaaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 50 persen dari ruang. Tidak hanya sekolah, Bupati juga meminta pengetatan prokes di tempat ibadah.
Perhatian juga diberikan kepada masyarakat yang harus menjalani isolasi mandiri (isoman). Seperti pada pencegahan penyebaran covid-19 tahun 2020 lalu Bupati meminta agar Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan dapat memfasilitasi kebutuhan pangan mereka seperti beras, telur, ikan kering, serta minyak goreng selama 10 hari. Sementara untuk lokasi, Bupati meminta mengaktifkan kembali lokasi yang sudah ada sebelumnya.
Dibahas pula pada kesempatan tersebut persiapan menyambut event bergengsi MotoGP. Masyarakat Lombok Timur, khususnya di wilayah selatan, diharapkan dapat menyediakan 2000 (dua ribu) kamar homestay atau 1000 (seribu) rumah tinggal. Mendukung keperluan tersebut Pemerintah Pusat bahkan sudah menyiapkan fasilitas pembiayaan tanpa agunan melalui Bank BUMN maupun swasta dengan plafon Rp.50-100 juta. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, bahkan bila perlu dilengkapi dengan transportasi.
Selain dua hal tersebut, Bupati juga meminta seluruh pimpinan OPD untuk bekerja lebih progresif mewujudkan target RPJMD 2018-2023. Bupati akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan OPD tersebut.
Bupati juga mengkritisi kinerja kepala Puskesmas yang dinilai menjadi salah satu faktor masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) Lombok Timur. Bupati menyebut Puskesmas lebih memilih merujuk pasien ke rumah sakit swasta dibanding rumah sakit milik pemerintah yang notabene memiliki fasilitas lengkap.
Tidak saja kepala Puskesmas, dokter spesialis yang juga bekerja di rumah sakit swasta pada jam kerjanya, diminta Bupati untuk diawasi.
Selain itu Kepala Desa tidak lepas pula diingatkan Bupati agar tidak lagi membuat sporadik di tanah negara, sempadan pantai, sempadan sungai. Hal lain yang diingatkan Bupati kepada kepala desa adalah pentingnya meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di desa masing-masing. Bupati meminta desa menghidupkan kembali budaya gotong royong yang dinilainya mulai pudar. Bupati juga menuntut kepala desa meningkatkan realisasi zakat, infak dan sadakah (ZIS). Pemda rencananya akan menyalurkan zis melalui sekolah (SD, SLTP).
Terakhir, Bupati Sukiman menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi dan kreasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk upaya agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat seluruhnya dapat online pada akhir Februari nanti.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik terkait data kependudukan tersebut menyebut upaya mewujudkan NIK online ini akan menghemat Rp. 78 milyar APBD Lombok Timur. Hal tersebut sangat membantu pada kondisi APBD Lombok Timur saat ini. Karena itu dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkannya. Ia berharap kepala desa dan camat dapat mengarahkan masyarakatnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati tersebut dihadiri pula ketua DPRD dan jajaran Forkopimda lombok Timur, serta pimpinan Bank BUMN yang beroperasi di daerah ini.
Penulis : Ril
.jpeg)
COMMENTS