PEKANBARU (RIAU), KOMPASPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Kampar menerima Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Tahun 2022 yang diserah...
PEKANBARU (RIAU), KOMPASPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Kampar menerima Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Tahun 2022 yang diserahkan oleh Gubernur Riau sebesar Rp.1.948. 363.347,- Pada APBN 2022 ini, total alokasi yang diterima di Provinsi Riau adalah sebesar Rp.29,1 triliun, dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.7,6 triliun pada 41 Kementerian/ Lembaga di Provinsi Riau dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.21,5 triliun.
Penyerahan yang diadakan di Ruang Rapat Pauh Janggi Gedung Daerah ProvinsiTriau di Pekanbaru, Rabu, 01/12. yang Hadiri oleh seluruh Forkopimda Riau, Lembaga, Instansi, Bupati /Walikota se Provinsi Riau.
Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH usai menerima petikan dan buku DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 menyatakan bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau terkhsuus kepada Gubernur Riau Syamsuar, M. Si atas penyerahan DIPA dan TKDD, insyaallah akan kami manfaatkan dan Alokasikan dengan Peruntukan dan sararan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah pusat" Kata Catur yang didampingi Oleh Forkopimda Kampar.
Dikatakan Catur Sugeng, DIPA ini berisikan Transfer Umum dan transfer Khusus berupa Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi HASIL DBH) , Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
"Semoga DIPA ini akan dapat memberikan peningkatan pada bidang Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Riau Khusunya Kabupaten Kampar," ujar Catur.
Sementara itu, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M. Si menyatakan bahwa Pada APBN 2022 ini, total alokasi yang diterima di Provinsi Riau adalah sebesar Rp.29,1 triliun, dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.7,6 triliun pada 41 Kementerian/ Lembaga di Provinsi Riau dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.21,5 triliun.
"Hal ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi, baik pada sisi kesehatan maupun pada sisi perekonomian yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi regional Riau dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Syamsuar.
"Agar pelaksanaan APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini dilakukan secara efektif dan efisien, permasalahan-permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi setiap tahun dapat dimitigasi dan ditangani lebih awal. Permasalahan teknis berupa sumber daya manusia, penunjukkan pejabat perbendaharaan, rendahnya koordinasi antar unit pengelola keuangan, keterlambatan penerbitan peraturan daerah terkait petunjuk teknis kegiatan agar dapat diidentifikasi serta diselesaikan sedini mungkin," kata Syamsuar lagi.
Sekali lagi di tahun 2022, Kata Syamsuar, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi resiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Ismed Saputra mewakili Kuasa Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan dan perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022.
"Penyerahan DIPA dan Daftar TKDD TA.2022 lingkup Provinsi Riau merupakan kelanjutan pelaksanaan penyerahan DIPA K/L dan Daftar TKDD TA.2022 yang dilaksanakan secara terpusat oleh Presiden Republik Indonesia kepada Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Para Menteri dan Pimpinan Lembaga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Gubernur dan Kepala Daerah di Jakarta pada hari senin, 29 November 2021," Kata Ismed Saputra.
"Kegiatan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD merupakan momentum awal dari pelaksanaan APBN dan APBD TA.2022 yang diharapkan menjadi instrumen yang sangat penting, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas serta akuntabel untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan fungsi APBN yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi," pungkas Ismed Saputra.
Penulis : Canggih
.jpeg)
COMMENTS