MUSI BANYUASIN (SUMATERA SELATAN), KOMPASPOS.COM - Menciptakan inovasi untuk pembangunan dan kemajuan daerah, membuat Pemerintah Kabupaten ...
Kali ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas kominfo Muba bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menggelar Sosialisasi Implementasi Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Penerapan Tanda Tangan Digital.
Sosialisasi dibuka Bupati Muba, Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA diwakili Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi dan diikuti oleh seluruh OPD serta Camat se-Kabupaten Muba secara virtual, Selasa (24/11/2020) di Ruang Rapat Sekda Muba.
Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi dalam sambutannya, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan karena masih belum maksimalnya keamanan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba, dan tahun 2019 keamanan data di Muba mengalami masalah yaitu di hacker oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oleh sebab itu, Pemkab Muba melalui Dinkominfo Muba mengadakan sosialisasi tersebut selain untuk meningkatkan kinerja serta menjaga keamanan dokumen dikalangan Pemerintah Kabupaten Muba. Selanjutnya sosialisasi hari ini juga memberikan pengetahuan tentang tanda tangan digital, khususnya kepala OPD.
"Di era digital ini faktor kemanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, karena kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan," ungkapnya.
Dikatakannya, penyelenggaraan pemerintahan di era digitalisasi ini mengharuskan kita berinovasi. Inovasi ini dilakukan dalam upaya untuk transparansi, dan efesiensi sumber daya manusia, dan birokrasi layanan publik.
"Salah satu bentuk implementasi pengamanan informasi pemerintah adalah penggunaan sertifikat elektronik. Pada tahap awal di Kabupaten Muba direncanakan penggunaan tanda tangan digital (digital signature) melalui e-office," terangnya.
Sudah ada Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Muba telah menggunakan tanda tangan digital, yaitu Disdukcapil dan DPMTSP.
Oleh sebab itu, Ia minta kepada Perangkat Daerah yang lain juga dapat menerapkan tanda tangan elektronik terhadap dokumen dokumen untuk pengamanan, kecepatan bekerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Apriyadi juga mengharapkan Pemkab Muba dapat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan keamanan informasi dengan BSSN dan BSrE. "Jadi kepada semua Organisasi Perangkat daerah Pemkab Muba agar dapat bekerjasama, bahu membahu, mewujudkan keamanan informasi ini sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan komunikasi publik yang transparansi, respon yang cepat dalam pelayanan serta efisiensi sumber daya dapat lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya.
Selanjutnya, pemaparan materi oleh Kasi Pelayanan Sertifikasi Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN Sandhi Prasetiawan SST MAP, sebagai nara sumber dalam sosialisasi ini, menjelaskan implementasi sertifikat elektronik secara digital singnature aspek keamanan adalah legalitas kemudahan, kecepatan, keutuhan, keaslian, untuk mencegah pemalsuan dan penyangkalan data atau informasi transaksi digital.
"Tanda tangan ini sifatnya sah dan valid. Apabila dokumen yang sudah di tanda tangani secara digital, tidak akan bisa di palsukan. Apabila dipalsukan akan muncul pemberitahuan bahwa dokumen invalid,” ujar Sandi
Begitu juga Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Aris Munanda SST mengatakan keamanan informasi khususnya ranah siber harus dibangun lebih awal pada tahap awareness dan education setiap pemangku kepentingan didalam Pemerintah, setelah kesadaran dan kemampuan telah terbangun, barulah masuk pada proses/prosedur sampai akhirnya pemanfaatan dan pembangunan teknologi keamanannya.
"Hacker saat ini tidak berfikir bagaimana strategi melewati keamanan firewal, IDS atau IPS tetapi bagaimana memanfaatkan social engineering dalam," imbuhnya.
Penulis : Amran
.jpeg)
COMMENTS