LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Sepanjang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur menuai polemik, p...
Dinas Sosial Lombok Timur telah beberapa kali dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, untuk mengklirkan polemik BPNT dan mencari solusi.
Namun ironisnya, tindakan Dinas Sosial Lombok Timur terkesan belum ada ketegasannya.
Dinas Sosial Lombok Timur sebenarnya menjadi leading Sektor dalam pengawasan Penyaluran BPNT ini, bukan hanya diam dan duduk melihat kisruhnya penyaluran BPNT, Dinas Sosial harus mencari solusi agar tidak terjadi kisruh dalam penyaluran.
Banyak sekali barang yang di salurkan tidak memenuhi unsur 6T dan sebagian para pihak tidak mematuhi Pedoman Umum (Pedum) tersebut. Sudah jelas program ini dari pusat diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, ini bukan program keluarga.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H. D. Paelori kepada awak media kompaspos.com, Senin (23/11/20).
"Pedoman Umum (Pedum) sudah ada, yang diperlukan adalah Komitmen, Dinas Sosial Lombok Timur harus memantau dan mengawasi penyaluran ini," tegasnya.
Menurutnya, Polemik ini tidak pernah tuntas, beberapa pihaknya telah memanggil pihak Dinsos dan BRI, dan telah ada kesepakatan untuk kembali ke Pedoman Umum ( Pedum), itulah batasannya.
"Dinas Sosial Lombok Timur kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan BPNT ini, maka kita serahkan wewenang ke Bupati, apakah itu Bupati nantinya mengevaluasi sistem penyaluran BPNT ini, ataukah mengevaluasi jajaran yang melaksanakan Program ini agar tidak terjadi lagi Polemik dalam penyaluran BPNT lagi," pungkasnya.
Dikatakannya, bahwa Pedoman Umum (Pedum) sudah ada untuk dievaluasi, dimonitoring, dan diawasi oleh dinas Sosial Lombok Timur.
"Hampir setiap hari diberitakan oleh media terkait polemik BPNT, tidak pernah nyaman kita lihat beritanya selalu menyakitkan, sementara ini program pusat di lhajatkan kepada masyarakat yang tidak mampu," ungkapnya.
Lanjutnya, membaca berita tentang BPNT ini sudah tidak enak di baca, ini Program dari pusat dihajatkan untuk orang yang tidak mampu, ini bukan program keluarga, dinas Sosial Lombok Timur bertindaklah sesuai fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan BPNT Ini.
"Itu bagus juga di masing-masing kecamatan menampakan UMKM nya, itu saya suport, karena ekonomi masyarakat meningkat, Jangan berikan Suplier luar, suplai barang," ujarnya.
Ditambahkannya, bahwa semestinya Dinas Sosial harus aktif dalam mengawas peyaluran ini. Lama - lama masyarakat berasumsi kepada Dinas Sosial diduga ikut dalam memainkan BPNT ini, karena tindakan Dinas Sosial belum kelihatan.
"Kita tunggu seperti apa sikap Bupati nantinya untuk mengatasi kisruh dalam penyaluran BPNT ini," imbuhnya.
Penulis : Ril
.jpeg)
COMMENTS