LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur angkat bicara terkait ba...
Wakil Ketua DPRD LombokTimur, H. Daeng Paelori atau yang kerap disapa HDP kepada awak media Kompaspos.com, Kamis (25/11/20) menegaskan dan meminta kepada Bupati Lombok Timur untuk melakukan evaluasi OPD di Tahun 2020 ini.
"Kami minta Bupati Lombok Timur Evaluasi OPD di tahun 2020 ini, agar di tahun 2021 nanti, program Bupati berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.
Salah satu contoh, kata HDP, DPRD Lombok Timur, sudah menilai dan merasa kecewa di salah satu kegiatan yang di adakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Lombok Timur, ada Empat Jajaran petinggi Bazda tidak hadir.
"Itu tandanya, tidak ada kekompakan dari mereka dan dinilai tidak pernah saling koordinasi antar jajarannya," ujarnya.
Dikatakannya, kegiatan acara launching program Baznas "Lotim Cerdas" di hadiri oleh Bupati Lombok Timur H.M.Sukiman Azmi, dan dilihat langsung oleh media, Bupati yang mengatur dan mengangkat beberapa Kursi untuk menyediakan para tuan guru yang hadir.
"Sangat memalukan, Bupati yang mengatur dan mengangkat kursi di hadapan ratusan para guru Honor SMP, dimana empat pejabat petinggi Bazda," pungkasnya.
Menurutnya, ini sudah jelas dan perlu dipertanyakan kenapa empat Pejabat tidak hadir, sedangkan acaranya, mereka (Basznas, red) yang punya gawe.
"Itu hal tidak wajar dan sangat memalukan, karena Orang nomor satu di Daerah Kabupaten Lombok Timur yang menghadiri acara program Baznas "Lotim Cerdas" yang mengatur kursi, kenapa dibiarkan," kata HDP.
Lanjut HDP, segala kegiatan sebelum H-1 itu, harus sudah benar-benar siap, "kalau saya menilai ini hanya tidak ada transparansi Ketua dengan anggotanya," ujar HDP.
"Kami dari pihak DPRD Kabupaten Lombok Timur sudah menyarankan kepada OPD, mereka supaya bersama - sama menjalankan Visi dan misi Bupati Lombok Timur," jelasnya.
Sambungnya, selama beberapa tahun ini kita sudah dipertontonkan mereka lewat media massa, itu sudah dilihat oleh Publik dan kekompakan mereka tidak ada keliatan.
"Itu wewenang Bupati, kalau OPD di Lombok Timur tidak ada yang fokus, dan tidak mencapai target, itu jangan di pelihara, lebih baik di Evaluasi, atau di Nonjobkan," Tegas HDP.
Ia juga menambahkan, itu tidak boleh di katakan ada program wakil Bupati, yang ada adalah program Bupati dan pemerintah kabupaten Lombok Timur dari sana rakyat melihat kita.
"Bupati seharusnya mengambil tindakan tegas, kalau OPD yang tidak Fokus dalam bekerja, dan tidak memenuhi taget yang ditentukan, lebih baik dipecat, Nonjobkan, atau di Evaluasi saja," imbuh HDP.
Penulis : Ril
.jpeg)
COMMENTS