KAMPAR (RIAU), KOMPASPOS.COM - Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT memimpin langsung Rapat Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Ke...
KAMPAR (RIAU), KOMPASPOS.COM -Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT memimpin langsung Rapat Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kampar yang bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (13/08/2025).
Hadir dalam kegiatan ini Tim Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, Jora dan Nurul Aini Kamal, SH, Plt Asisten I Setda Kampar Tengku Said Hidayat, S.STP, M.IP, Kepala Inspektorat Febrinaldi Tridarmawan, S.STP, M.Si, Kabag Hukum Khairuman, para Camat, serta perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Kampar.
Dalam arahannya, Bupati Kampar menegaskan bahwa pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan merupakan program nasional yang harus segera diwujudkan.
"Ini adalah program nasional, oleh sebab itu kami berharap seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kampar dapat menggesa pembentukannya. Paling lambat tanggal 20 Agustus 2025, Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan harus sudah terbentuk," ujar Ahmad Yuzar.
Kepada seluruh Camat, Ahmad Yuzar meminta agar segera menginformasikan kepada seluruh kepala desa di wilayahnya untuk segera menggesanya.
dengan adanya pembentukan Posbakum di seluruh desa dan kelurahan, Ahmad Yuzar berharap masyarakat Kabupaten Kampar dapat lebih mudah mendapatkan akses bantuan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa.
Sementara itu, Tim Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkumham Riau, Nurul Aini Kamal, SH, menjelaskan bahwa Posbakum Desa/Kelurahan menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia.
Adapun layanan pada Posbakum terdiri dari Layanan informasi dan konsultasi, Layanan bantuan hukum dan advokasi, Layanan penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi, dan Layanan rujukan kepada Advokat Pemberi bantuan Hukum.
Nurul Aini juga memaparkan bahwa pembentukan Posbakum di tingkat desa/kelurahan memerlukan sejumlah persyaratan utama, antara lain Surat Keputusan (SK) Pembentukan Posbakum dan Penugasan Paralegal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, SK Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah untuk menjadi peserta Diklat Paralegal, dan Link Google Maps lokasi Posbakum.
Penulis : Canggih
.jpeg)
COMMENTS