Puluhan Kontraktor Menagih, Apakah Pemprov NTB Tidak Mampu Bayar Hutang?

Wakil Ketua KADIN Lombok Timur, Jayadi LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM -  Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia ...

Wakil Ketua KADIN Lombok Timur, Jayadi

LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Lombok Timur Rahmatullah Jayadi menagih utang pemerintah Provinsi NTB. 

Pemprov NTB berhutang kepada puluhan kontraktor sekitar Rp 350 miliar pada pagu anggaran tahun 2022 lalu. 

Jayadi menilai utang Pemrov NTB kepada masing-masing kontraktor yang menangani pekerjaan proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB dari nilai Rp. 1 hingga Rp. 5 miliar. 

Sejak tahun 2022 sampai tahun 2023 ini hutang pemprov NTB di masing-masing kontraktor belum dibayarkan, entah apa yang menjadi kendalanya, sedangkan pekerjaan tersebut sudah rampung semua.

"Sampai dengan hari ini bulan Februari tahun 2023 ini belum juga dibayar. Pemprov NTB ini telah gagal membina para pengusaha kalangan menengah ke bawah," Ujar dia, Selasa, (28/02/2023).

Menurut dia, sesuai data utang program murni tahun 2022 yang mencakup reguler dan Pokir anggota DRPD NTB mencapai Rp 500 miliarkalau di total keseluruhannya.

"Pada semua proyek pekerjaan dan baru dibayarkan senilai Rp 150 miliar sisanya ntah kapan mau dibayarkan. Baru dibayar 25 persen sesuai pekerjaan. Jadi kalau alasan faktor pandemi anggaran kena recofusing ini tidak benar. Seperti hilang kontak tidak ada kata kepastian dari Pemprov untuk pembayaran," jelas dia.

Saat ini, kata dia, pihaknya meminta agar proses pembayaran ini ada kejelasan yang kongkret dari Pemerintahan NTB. 

Bahkan dia mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di kantor Gubernur jika utang itu tidak dibayar dalam waktu dekat. 

"Kami minta Pemda bertanggungjawab untuk menyelesaikan mana tunggakan yang belum selesai. Kalau tidak kami akan demo," tegas Jayadi. 

Menurut Jayadi proyek senilai Rp 5 miliar itu masuk kedalam item pekerjaan dan bersumber dari beberapa organisasi perangkat Daerah di bawah naungan Provinsi NTB. Hanya saja dirinya tidak bisa menyebutkan secara detail di dinas mana saja proyek tersebut disisipkan. 

Sampai di terbitkan berita ini Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi belum bisa dikonfirmasi.

Penulis : Ril